Jakarta, SEMARANG Post - Sebagai bentuk dukungan terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dari sektor swasta, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berkolaborasi selenggarakan webinar virtual, “Apa Arti NZE untuk Sektor Swasta?” pada Selasa 14 Desember 2021.
Kegiatan tersebut sebagai bagian inisiatif IBCSD yang bertajuk “Menuju Net Zero Emission” untuk mendorong kepemimpinan dan aksi kolektif dalam memprakarsai rencana jangka panjang yang konkrit menuju ekonomi rendah karbon dan emisi nol bersih sesuai kebijakan pemerintah.
Pasca Perjanjian Paris yang dibahas kembali pada COP26 lalu,jumlah perusahaan yang menyatakan komitmen mereka terhadap NZE dan mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim telah meningkat tiga kali lipat secara global. Setidaknya satu dari lima perusahaan publik terbesar di dunia telah berkomitmen untuk nol emisi bersih pada tahun 2050.
“ Seperti telah kita ketahui bersama, Indonesia tengah menargetkan pembangunan ekonomi rendah karbon dengan meningkatkan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim" ungkap Presiden IBCSD, Shinta W Kamdani.
Sejalan dengan gerakan bisnis global dan target nasional untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal, IBCSD, bersama dengan KADIN, akan ikut berperan dalammeningkatkan kesadaran dan pengetahuan sektor swasta tentang pentingnya transisi ke NZE, mempromosikan kepemimpinan bisnis dan tindakan kolektif, sertamemperkuat kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan.Adanya diskusi hari ini diharapkan dapat menjadi salah satu milestone yang berkontribusi terhadap pencapaian Net Zero Emissionoleh sektor swasta untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan, imbuh Shinta dalam sambutannya.
Dijelaskaan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Laksmi Dhewanti, MA , Indonesia telah berkomitmen melalui target Nationally Determined Contribution (NDC) secara tegas akan menurunkan emisi GRK sampai dengan 41 persen dengan syarat adanya dukungan kerja sama internasional.
Tanpa syarat tersebut, maka unconditional target NDC Indonesia sebesar 29 persen telah didistribusikan ke-5 sektor prioritas yaitu kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, energi, limbah, industri proses dan pertanian. Sektor kehutanan dan energi menjadi penyumbang terbesar target NDC. Penyusunan Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) memuat visi kebijakan jangka Panjang sampai 2050.
Dokumen ini menjadi arah dalam menetapkan target pembaruan NDC dan kebijakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Pada prinsipnya upaya ini tidak hanya milik pemerintah tetapi juga menggaris bawahi peran semua stakeholder. Untuk itu dalam implementasi NDC dan peta jalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kami mendorong komitmen berbagai macam pemangku kepentingan terutama dalam sektor swasta. Melalui kegiatan ini semakin banyak kolaborasi dan jejaring bersama mencapai target NDC, tandas Ir. Laksmi Dhewanti, MA
"Saat ini sedang dalam upaya transformasi ekonomi hijau dengan prinsip low carbon development. Dilihat dariskenario yang disusun Bappenas, ekonomi hijau diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan per kapita sekitar 6 persen pada Indonesia Emas 2045. Untukmenuju NZE, Indonesia membutuhkan investasi besar sekitar 3-5 persen PDB dari tahun berjalan mulai 2022 dan tidak mungkin pemerintah mampu mengcover semua. Oleh karena itu pemerintah memberikan insentif bagi partisipasi ekonomi private sector berupa insentif fiskal pajak dan bea masuk untuk Pengembang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan insentif non fiskal berupa deregulasi perizinan dan reward. Namun, tantangan kedepannya tidak hanyaitu, masih ada resiko stranded asset, persiapan migrasi ke green jobs dan transfer teknologi dan inovasi. Jika kita tidak serius berinovasi pada teknologi, Indonesia hanya akan menjadi market bagi teknologi negara maju”, ujar Medrilzam M.Prof. Econ, Ph.D, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS.
Pada kesempatan yang sama, Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menambahkan, “Ada 4 strategi bisa korporasi lakukan yang pertama menggunakan EBT, mengurangi ketergantungan fossil fuel, elektrifikasi dan penggunaan bahan bakar bersih. Jika kita ingin mencapai Net Zero Emission pada 2030, maka bauran energi terbarukan harus mencapai setidaknya mendekati 50 persen dari primary energy mix. Untuk itu menyelaraskan capaian target NZE korporasi dengan target Paris Agreement pada 2030, korporasi sebaiknya melakukan inventarisasi kontribusi perusahaan terhadap emisi gas rumah kaca, target yang jelas dan transparansi terukur capaian target kepada publik ”
Melihat hal tersebut, Regional Lead – Commit to Action (CTA) Carbon Disclosure Project (CDP), Amelia Tan mengatakan, untuk mencapai NZE, perusahaan yang harus memiliki target berbasissains, naik pendek maupun Panjang dengan melakukan perubahan dalam hal mitigasi dan netralisasi residu emisi yang jelas. Science Based Target Initiative (SBTi) membantu perusahaan Anda menentukan seberapa banyak dan seberapa cepat Anda dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong tindakan nyata dalam operasi perusahaan Anda. International Sustainability Standard Board (ISSB) telah menerbitkan standar pengungkapan keberlanjutan dalam pelaporan keuangan yang sudah terintegrasi dengan peraturan negara dan pemangku kepentingan yang mengacu pada SBTi.
Selain pemerintah, transisi rendah emisi juga perlu dilakukan pihak swasta sebagai pelaku usaha. Ketua Komisi Perubahan Iklim KADIN, Dharsono Hartono menjelaskan bahwa Isu Net Zero Emission bukanlah isu sesaat. Melihat target NZE negara dan perusahaan, KADIN memiliki 7 fokus prioritas dekarbonisasi berbagai sektor swasta untuk mendukung Perpres mengenai Nilai Ekonomi Karbon. Salah satunya dengan berfokus pada kegiatan restorasi dan konservasi menjadi peluang besar bagi Indonesia.
" Estimasi kami ada 300 Mton CO2 tersimpan di Indonesia yang dapat menjadi titik awal Indonesia dalam berbisnis karbon. Dalam hal ini, KADIN sebagai mitra usaha pemerintah sudah mulai melakukan beberapa kegiatan seperti webinar, melakukan kolaborasi penjualan karbon kredit domestik yang bisa membantu pemerintah untuk mencapai target NDC dan advokasi public-private partnership ” papar Dharsono Hartono
Bergabung dengan sesi tersebut sebagai penanggap, Azis Armand, Vice President dan Group CEO Indika Energy menjelaskan “Indika sebagai holding company dengan portofolio 80 persen energi batu bara merasa penurunan carbon foot print dengan dekarbonisasi dari sisi operasional dan portofolionya sangat krusial bagi keberlangsungan perusahaan. Dioperasional Indika berfokus konversi energi kesolar panel dan konversi mobile combustion fossil fuel keelectric vehicle.
Pada sisi portofolio aset, Indika melakukan difestasi aset high carbon footprint dan investasi low carbon economy. Dengan target penurunan dalam emisi 20 persen di 2025 dan penggunaan teknologi energi terbarukan 40 persen di 2030, Indika Energy optimis dapat mencapai Net Zero Emission di 2050.
Sementara itu Deputy Director Sustainability and Stakeholder Engagement APRIL Group, Dian Novarina berbagi “ APRIL Group memiliki ambisi APRIL 2030 transisi menuju NZE dengan 4 pillar. Salah satunya Target Climate Positive dengan Net Zero Emission penggunaan lahan, peningkatan pengguanaan energi terbarukan 50 persen di fiber operation dan 90 persen di mill operation serta menurunkan emisi karbon di keseluruhan produk sebanyak 25 persen. Semua komitmen APRIL 2030 dirancang dengan metrik spesifik dilakukan secara terukur, dapat diaudit dan transparan.”
Desi Anwar selaku moderator menyimpulkan bahwa 2050 Net Zero Emission ini merupakan target bersama yang dimana seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen pada perencanaan transisi energi, kolaborasi dalam inovasi, teknologi dan investasi, serta transpansi dalam pelaporan dan perhitungan emisi. Net Zero Emission bukanlah hanya tugas satu perusahan ataupun satu negara tetapi tanggung jawab bersama seluruh dunia sebagai warga planet bumi.
Editor: Anast